cimporong.com , Jakarta - Gaya komunikasi pejabat publik Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pernyataan yang dikeluarkan mendapat kritikan keras karena dianggap sebagai kesalahan. Beberapa kali, apa yang mereka sampaikan malah menjadi topik kontroversi dan menimbulkan debat publik, hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara isi ucapan dengan posisi seorang pejabat resmi.
Yang paling baru adalah respons Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbih atas ancaman tersebut. kepala babi kepada redaksi Tempo Pada tanggal 21 Maret 2025, sebagai perwakilan resmi dari pemerintahan, Hasan mengusulkan bahwa kepala babi sebaiknya dimasak daripada memperlakukan ancaman terhadap kemerdekaan media dengan serius.
"Telah siap disajikan," ujarnya di kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 21 Maret 2025.
Sebenarnya, sesuai dengan pendapat Dino Patti Djalal, mantan juru bicara Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY, Sikap pemerintah dalam merespons isu-isu yang berkembang di kalangan masyarakat sangatlah vital dan signifikan. Menurut Dino, pemerintah harus dapat mendapatkan simpati dari publik, bukannya menciptakan situasi lebih buruk sehingga menyulut kemarahan rakyat.
"Untuk menjelaskannya perlu menggunakan alasan, argumentasi, dan lain-lain. Yang terpenting adalah hindari bersikap defensif," kata Dino ketika dihubungi pada hari Senin, 24 Maret 2025.
Selagi itu, seperti dikemukakan oleh juru bicara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Johan Budi Sapto Pribowo, apa yang diungkapkan oleh seorang juru bicara presiden mencerminkan ucapan dari sang presiden. Menurutnya, ada dua model komunikasi publik yang merupakan tanggung jawab utama bagi seseorang dalam posisi tersebut. Yang pertama adalah menyebarkan informasi tentang keputusan serta prestasi kerja pemerintah. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan metode bagaimana pihak pemerintah memberi respon atas masalah-masalah yang timbul.
"Bukan hanya pendapat pribadi. Harusnya tidak memiliki pemikiran tersendiri," ungkap bekas kepala humas Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ketika diwawancarai pada hari Senin, 24 Maret 2025.
Tempo menghimpun deretan pernyataan kontroversial dari sejumlah pejabat terbaru, yang menggambarkan ketidakefektifannya dalam berkomunikasi pada era kepemimpinan Presiden Prabowo.
1. Menteri Tenaga Kerja Noel Ebenezer menanggapai tagar KaburAjaDulu dengan mengatakan "Jika Sesuatu Terlalu kabur, Lebih Baik Tidak Perlu Kembali"
Baru-baru ini, media sosial dipenuhi dengan tagar #KaburAjaDulu yang mengandung undangan untuk bekerja di luar negeri. Keadaan ini mencerminkan ketidakpuasan generasi muda terhadap biaya pendidikan yang tinggi di tanah air dan ketersediaan lapangan kerja yang sedikit. Gerakan tersebut pun berkembang sebagai respons atas keputusan pemerintahan Prabowo dalam melakukan penghematan anggaran skala besar.
Waket Menaker atau Deputi Bidang Hubungan Industrial Immanuel alias Noel Ebnezer memberikan tanggapannya terkait masalah tersebut setelah berpartisipasi dalam suatu acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025. Sebagai awal, tokoh utama dari gerakan Jokowi Mania ini tidak merasa keberatan dengan adanya tagar tertentu tersebut.
Menurut Noel, warga negara Indonesia (WNI) diperbolehkan meninggalkan negeri ini. Akan tetapi, ia meminta kepada mereka yang sudah pergi supaya tak datang kembali lagi ke tanah air tersebut. "Ingin lari, ya lari saja. Mungkin lebih baik jika engkau tak pulang lagi," kata Immanuel.
Juru bicara partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menyampaikan pandangannya bahwa pernyataan Noel Ebenezer tentang tagar "Kabur Aja Dulu" dianggap tak pantas. Melalui sebuah pesan singkat ke Tempo pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, Guntur berpendapat bahwa Noel harus bisa lebih cerdas dalam menjawab harapan masyarakat.
"Komentar Menteri Wanita setingkat dengan buzzer. #KaburAjaDulu merupakan kritikan dan ungkapan ketidakpuasan dari warga negara Indonesia tentang masalah-masalah di dalam negeri," ujarnya.
2. Kepala BGN Dadan Hindayana mengomentari kinerja Timnas Indonesia: Kesulitan Berkompetisi Secara Global karena Kurangnya Nutrisi
Dadan Hindayana, kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menanggapi dampak dari kurangnya nutrisi dalam diet masyarakat mulai dari masa kecil. Diantaranya adalah pengaruhi kinerja para atlit Indonesia, termasuk juga pesepakbola. Ia menyatakan bahwa ketidakmampuan untuk mendapatkan nutrisi yang cukup dan baik menjadi salah satu penyebab timnas kesulitan bertanding dengan kompetisi luar negeri.
"Oleh sebab itu, jangan mengherankan diri sendiri jika PSSI sering kali kesulitan meraih kemenangan, hal ini disebabkan oleh pertandingan selama 90 menit yang terbilang memberatkan. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan asupan nutrisi mereka kurang baik. Banyak atlet sepak bola berasal dari desa," ungkap Dadan pada pidato beliau ketika melakukan penanda-tanganan nota kesepahaman (MoU) antara BGN dengan Departemen Pekerjaan Umum di Gedung Depertemen PU, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2025.
Dadan mengatakan bahwa kemajuan dalam kualitas tim sepak bola nasional sampai lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 disebabkan oleh adanya pemain keturunan Belanda yang mendapatkan nutrisi lebih baik. Menurutnya, Indonesia belum bisa bersaing dengan negara-negara seperti Australia atau Jepang karena mereka sudah lama merintis pengembangan gizi serta pembinaan intelektual dari sumber daya manusianya selama bertahun-tahun.
"Nah saat ini PSSI telah sedikit membaik, sebab 17 pemainnya adalah hasil dari nutrisi berkualitas di negara Belanda. Walaupun mereka belum bisa mengalahkan Australia atau bahkan Jepang, yang asupannya kini mencapai seratus tahun," jelas Dadan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, merespons pernyataan Kepala BGN tentang para pemain sepak bola lokal yang kurang mendapatkan nutrisi sebagai hal yang dianggap terlalu berlebihan. Dia menyuarakan ketidaksetujuannya atas komentar pejabat itu dan bagaimana ia menghubungkannya antara kinerja tim nasional Indonesia dengan asupan makanan seimbang. Untuk itu, dia menyarankan agar Dadan lebih fokus menjalankan tanggung jawabnya dalam mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kepala BGN sebaiknya tidak berlebihan dalam mengaitkan PSSI dengan nutrisi yang baik. Terlebih lagi jika menyatakan bahwa para pemain sepak bola di Indonesia kekurangan asupan gizi," ungkap Lalu saat berbicara dengan pers pada Minggu, 23 Maret 2025.
3. Wamenag Romo Syafi'i tentang Organisasi Kemasyarakatan yang MemintaTHR kepada Pebisnis: Ini Menjadi Tradisi saat Lebaran
Phenomenon ormas menuntut tunjangan hari raya (THR) ke perusahaan-perusahaan sekitar mereka menjelang Lebaran sering terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya yang sempat menjadi sorotan lantaran dituduh mengirim surat permohonan THR dengan tanda tangan dari Ketua LPM Desa Bitung Jaya A. Jayadi serta Sekretarisnya Agus Rika.
"Kepada para pemilik perusahaan serta pengusaha yang beroperasi di sekitar wilayah kita, kami mengharapkan bantuan dalam penyediaan Dana THR. Berapa pun jumlah kontribusinya, akan kami hargai dengan tulus," demikian tertulis dalam surat Jayadi tersebut.
Wakil Menteri Agama, yang dikenal sebagai Romo Syafi'i, merespon dengan tenang tentang kegiatan organisasi otoriter tersebut. Menurut mereka, situasi seperti ini telah menjadi bagian dari tradisi di Indonesia ketika mendekati hari Lebaran. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa masalah ini sebenarnya tidak memerlukan penanganan khusus.
“Saya rasa itu budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala, enggak perlu dipersoalkan,” kata Syafi’i dalam dalam video yang beredar di jagat dunia maya seperti dikutip Tempo, Rabu, 26 Maret 2025.
Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio mengkritisi fenomena organisasi kemasyarakatan yang mendesak dana Tunjangan Hari Raya (THR) kepada perusahaan-perusahaan besar, hal ini bermula dari masalah ekonomi. Menurut Agus, kondisi ini masih sering terulang dikarenakan ratarata penduduk belum memiliki sumber penghasilan yang stabil.
Peristiwa itu pun menjadi lebih rumit akibat tingkatan PHK yang kian naik, menyebabkan jumlah pencari kerja tambah banyak. Situasi perekonomian yang sulit lantas mendorong beberapa individu untuk berbuat tidak baik, seperti mencari dukungan finansial dari pebisnis lewat nama organisasi massa.
"Malak dari kelas kambing itu lho (nama dia begitu). Dia yang membuat keributan," jelas Agus melalui panggilan telepon pada hari Rabu, 26 Maret 2025.
Agus menyatakan bahwa masalah itu baru bisa diatasi jika pemerintah bersedia ikut campur dan memperbaiki situasinya mulai dari awal, yaitu dengan mengurangi tingkat pengangguran. Dia juga menekankan pentingnya pemerintah untuk membuka lebih banyak kesempatan kerja agar kondisi seperti ormas yang meminta THR tersebut tidak berulang.
Karena itu, Agus Romo Syafi'i lah yang mengerti tentang hal tersebut. Menurut Agus, kondisi organisasi kemasyarakatan yang mendesak tunjangan hari raya kepada beberapa perusahaan harus diwaspadai dan bukan hanya dibiarkan. "Sangat menyinggung bahwa wakil menteri dapat berkata seperti itu, karena hal ini mencoreng martabat bangsa kita," katanya.
4. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Mengenai Penolakan Rancangan Undang-Undang Tentang TNI: Pikiran Ketinggalan
Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menganggap bahwa ketakutan tentang kemungkinan munculnya kembali Orde Baru akibat diskusi Rancangan Perubahan UU Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI adalah sesuatu yang tidak berdasar dan kurang matang. Menurut Maruli, tuduhan-tuduhan itu hanyalah upaya untuk mencemarkan nama baik institusi militer mereka.
"Orde Baru saja, tentara dianggap hanya mampu membunuh dan dikalahkan. Saya pikir pemahaman semacam itu sangat pedesa," katanya dalam pernyataan resmi yang diterima tersebut. Tempo Pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025.
Pertanyaan tentang kebangkitan sistem kepemimpinan mirip dengan era Orde Baru belakangan ini menjadi topik hangat. Alasannya adalah karena sekarang banyak anggota tentara aktif yang mengambil posisi di bidang sipil. Aktivitas ganda para militernya tersebut dikenal sebagai dwifungsi TNI, hal serupa yang sempat berlaku pada masa pemerintahan Orde Baru.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid memberikan tanggapannya atas pernyataan Jenderal Marili yang mengacu pada para pengkritik dari revisi UU Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai "otak kampungan." Ia menjelaskan bahwa istilah tersebut mencoreng hak untuk menyuarakan pendapat dengan mendiskreditkan mereka menggunakan konotasi negatif. Menurutnya, KBBI mendefinisikan “kampungan” sebagai sesuatu yang tertinggal, minim pendidikan, serta rendahan budi pekarangan.
"Apakah istilah-istilah semacam itu yang diberikan kepada personel TNI?" tanya Usman dalam postingan miliknya di akun Instagram pribadi, hal ini dirangkum pada hari Selasa, 18 Maret 2025.
5. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Basri Menanggapi Ancaman dengan Kepala Babi Tempo: Dimasak Saja
Kantor Tempo menerima ancaman berupa kepala babi pada hari Rabu, 19 Maret 2024. Awalnya, sebuah paket dengan nama penerima seorang jurnalis tiba di kantor tersebut. Tempo, Francisca Christy Rosana yang biasa dipanggil Cica diizinkan masuk oleh petugas keamanan gedung pada hari Rabu sore. Akan tetapi, dia hanya membuka dan memeriksa kotak bertutup styrofoam tersebut esok harinya, yaitu Jumat, tanggal 20 Maret 2025.
Pada saat itu, styrofoam tersebut dibuka oleh Cica setelah pulang meliput bersama dengan Hussein Abri Dongoran, seorang rekan jurnalis yang bekerja di departemen Politik dan juga menjadi pembawa acara Bocor Alus Politik. Tempo. Setelah membuka steroform, tampak jelas kepala seekor babi dengan kedua telinganya yang terputus. Kepalanya itu masih berdarah. "Bau busuk sudah tercium saat kotak kartonnya dibuka," ujar Hussein.
Namun, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menjawab ancaman tersebut dengan sedikit empati yang akhirnya menjadi perhatian publik. Sebaliknya, mereka mengusulkan agar kepalanya dibabi dimasak. "Cukup masak saja," katanya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 21 Maret 2025.
Pendapat Hasan tersebut berdasarkan pada cara wartawan khusus politik serta pembawa acara podcast bernama Francisca Christy Rosana alias Cica dari platform media sosial X. Menurut Hasan, Francisca merespons kejadian teror itu dengan nada humor dalam unggahannya.
"Saya melihat media sosial Cica. Dia meminta untuk mengirimkan daging babi. Ini berarti dia aman dan dapat bercanda dengan bebas. Mari kirim daging babi," ujar Hasan.
Tanggapan Hasan Nasarudin atas ancaman bom berisi kepala babi yang diterima oleh seorang jurnalis Tempo menyaksikan berbagai kritikan dari beberapa pihak. Salah satu kritikan datang dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut beliau, Hasan tidak menunjukkan sikap yang bijaksana. Pesan Susi mengenai hal ini dia unggah ke akun X-nya sambil melampirkan respons Hasan yang telah diterbitkan terlebih dahulu.
“Ketidaktahuan!!!! Dia harus berhenti mewakili pemerintahan dalam pidato di depan umum. Pak Presiden @prabowo,” tulis Susi melalui akun @susipudjiastuti, Sabtu, 22 Maret 2025.
Pada saat bersamaan, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu turut mendorong Hasan Nasbi agar mengucapkan permohonan maaf. Menurut Ninik, komentar Hasan dalam merespons serangan kepala babi terhadap seorang jurnalis dari Tempo dinilainya tidak sesuai. Dia meyakini bahwa ancaman dengan menggunakan kepala babi tersebut sangat tak layak bagi jurnalis tersebut. Tempo Itu merupakan suatu tindakan kriminal. Karena alasan tersebut, dia menganggap tanggapan Hasan yang kurang serius dan kelihatan seperti main-main tersebut telah melukai nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan.
"Dewan Pers menyerukan agar pihak terkait minta maaf kepada korban dan masyarakat atas leluconnya yang berpotensi menjadi ucapan permusuhan," ungkap Ninik.
Hendrik Yaputra, Dani Aswara, Daniel Ahmad Fajri, M. Raihan Muzzaki, Ilona Estherina, Vedro Imanuel Girsang, Novali Panji Nugroho, dan Han Revanda Putra ikut berpartisipasi dalam penyusunan artikel ini.
0 Komentar