cimporong.com , JAKARTA - Penangguhan sementara layanan kendaraan feeder Damri Yang menghubungkan penumpang dari stasiun kereta api di Kota Banjar menuju Kabupaten Banjar belum juga rampung.
Penghentian tersebut terjadi karena ada penolakan dari Organda Banjar.
Feeder Damri tersebut semestinya telah mulai berfungsi pada tanggal 17 Maret 2025 silam, namun dihentikannya operasionalnya akibat terjadinya gelombang protes.
Menjawab masalah itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa secara umum semua jalanan publik adalah aset pemerintah.DAMRI Luncurkan Pelayanan Pulang-Pergi Bandung-Yogyakarta, Ini Harganya
"Beginilah, jalanan ini merupakan properti negara," ungkap Dedi Mulyadi saat berada di gedung Pakuan pada hari Selasa, 25 Maret 2025.
Namun demikian, Dedi menegaskan bahwa dia akan menghimpun seluruh bukti-bukti yang otentik.
Memperhatikan bahwa sampai sekarang dia masih belum memahami dengan jelas penyebab penolakan yang pada akhirnya menyebabkan berhentinya operasi.
"Sementara itu, semua keputusan yang diambil tentunya akan membawa manfaat kepada publik. Akan tetapi, saya akan mengevaluasi terlebih dahulu urgensi serta alasan penentangan atas hal tersebut," katanya.Lama Liburan, DAMRI Terjual 48.309 Karcis Perjalanan Antar Kota Buses
Sebagai pemimpin wilayah tersebut, dia berkomitmen untuk membantu mempermudah urusan warganya.
Termasuk di dalam hal ini, apabila kedatangan feeder tersebut mempermudah warga mengakses Kabupaten Pangandaran, dia akan mendukungnya.
"Bila saya menjadi gubernur, setiap keputusan yang menghasilkan kemudahan dan pelayanan terbaik untuk warga pasti akan saya dukung dan ikuti," kata Dedi.Damri Siapkan 2.000 Bus untuk Melayani Transportasi Pulang Kampung Saat Lebaran
Maka itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil langkah terkait masalah ini, asalkan mereka sudah memperoleh informasi akurat tentang situasi yang berlangsung di daerah Kota Banjar.
"Kita akan mengevaluasi masalah utama yang muncul dari penolakan tersebut. Jika masih dapat diselesaikan melalui dialog maka mari lakukan dialognya. Apabila sudah tidak bisa diatasi lewat pembicaraan dan jika keputusan ini sebenarnya menguntungkan banyak pihak di Jabar, tentu saja saya akan mendukung," ujarnya.
Sektor sebelumnya, kepala dinas kebudayaan dan pariwisata jawa barat benny bachtiar menyampaikan bahwa daerah pangandaran adalah destinasi utama terutama saat mendekati hari raya idul fitri. oleh karena itu, akses harus dibuka semaksimal mungkin.
"Sekarang, kita pasti akan selalu menghadirkan sesuatu yang luar biasa untuk para pengunjung wisata. Sebab pada dasarnya mereka sangat membutuhkan akses, serta transportasi yang tepat. Kami sedang berusaha dengan gigih mencapai tujuan tersebut," jelas Benny, penuh semangat.
Berdasarkan pendapat Benny, penolakan itu terjadi karena ada bentrokan kepentingan. Benny, mantan Pejabat Bupati Pangandaran, menyebutkan bahwa kondisi ini mencakup lembaga transportasi darat.
Walaupun begitu, mereka terus mencoba menyediakan akses yang dibutuhkan oleh publik. Di sisi lain, Damri sudah menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut.
"Damri sendiri tidak mengalami kendala apapun. Tetapi, Organda sebetulnya masih belum benar-benar siap," katanya.
Benny mengerti bahwa penolakan terhadap Damri bisa memengaruhi tingkat kedatangan turis.
Oleh karena itu, mereka akan secepatnya mengkoordinasikan hal ini bersama Pemkot Banjar, Pemkab Pangandaran, dan Dinas Perhubungan.
"Setiap peraturan tentu memiliki orang yang mendukung maupun menentang. Tetapi, seiring dengan berlalunya waktu, pasti akan ditemukan jalan keluar. Permasalahan tersebut pada akhirnya akan teratasi," katanya. (mcr27/jpnn)
0 Komentar